Kaspul, Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi mengungkapkan, bencana sosial yang terjadi di Kota Jambi saat ini sangat besar dampaknya dan sangat berbahaya di banding bencana alam. Menurutnya, ada 22 jenis masalah sosial yang terjadi di Kota Jambi seperti anak-anak terlantar, fakir miskin, korban narkoba dan lainnya. Selain itu, jumlah pengangguran di Kota Jambi juga sangat banyak, yaitu sekitar 32 ribu orang lebih.
Disosnaker Kota Jambi, katanya, telah berupaya untuk menangani hal tersebut namun belum maksimal karena Kota Jambi tidak memiliki panti sosial terpadu. Menurut Kaspul, jika di Kota Jambi dibangun panti sosial terpadu, maka pekerja seks komersial (psk), gepeng, anak punk dan lainnya dapat di didik di panti tersebut."Solusi itu yang paling baik,"katanya.
Untuk membangun panti sosial terpadu tersebut diperlukan dana yang cukup besar sedangkan APBD Kota Jambi sangat terbatas. Dia berharap anggota DPD Dapil Jambi dapat membantu Disosnaker Kota Jambi untuk memperoleh bantuan dana dari Menkokesra.
Juniwati Masjchun Sofwan mengakui bahwa permasalahan sosial di Kota Jambi sangat besar dampaknya. Dia juga melihat sudah banyak gepeng yang berkeliaran di jalan raya.
Sementara itu Izhar Muzani selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi mengaku pelaku industri kecil di Kota Jambi kekurangan permodalan dan peralatan dalam menjalankan usaha.
Sedangkan Jufriono, Kepala Kantor Pusataka dan Arsip Daerah Kota Jambi mengungkapkan, bahwa di Kantor Pustaka buku-buku yang ada adalah buku-buku lama dan hanya berjumlah 2006 eksemplar. Menurutnya, kantor pustaka kekurangan buku sebanyak 400 eksemplar.
Izhar dan Jufriono juga berharap anggota DPD Dapil Jambi dapat membantu Pemerintah Kota Jambi untuk memperoleh bantuan dana dari pusat.
Irawati Sukandar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi mengaku sebanyak 20 Puskesmas di Kota Jambi instalasi pengolahan limbahnya masih buruk sedangkan dana alokasi khusus untuk itu sangat terbatas. Sementara itu Ida Yuliati, Direktur RSUD Abdul Manap Kota Jambi, mengatakan, alat kesehatan di RSUD masih sangat minim sehingga perlu penambahan alat kesehatan tersebut.
Elviana, anggota DPD RI, mengatakan, untuk bantuan buku dapat diupayakan di Pustaka Nasional dan Pusbuk Diknas. Dirinya berjanji akan memfasilitasi Pemkot Jambi untuk bertemu dengan pihak Pustaka Nasional maupun Pusbuk Diknas. Sementara Juniwati Masjchun Sofwan mengatakan, anggaran Kantor Pustaka yang hanya Rp.700 juta memang sangat minim sekali. Namun DPD akan berupaya membantu Kantor Pustaka Kota Jambi untuk memperoleh bantuan dari pusat. Dia juga menyarankan agar Kantor Pustaka Kota Jambi menempatkan pustakawan dan SDM PNS di Kantor pustaka juga harus diperbaiki.
M Syukur, anggota DPD RI mengatakan, jika pemerintah daerah mengajukan proposal ke pemerintah pusat sebaiknya juga ditembuskan ke DPD RI sehingga DPD RI dapat membantu proses memperoleh dana dari Pemerintah Pusat.
Kunjungan Kerja anggota DPD RI Dapil Jambi ke Pemkot Jambi merupakan kunjungan kedua setelah ke Kabupaten Muaro Jambi.Menurut Elviana, selama reses masa sidang ketiga ini anggota DPD RI dapil Jambi menghimpun aspirasi dari daerah-daerah di Provinsi Jambi untuk dibawa ke pusat."Kami akan tunjukan kepada Pemkot/Pemkab bahwa anggota DPD RI dapil Jambi dapat bermanfaat bagi masyarakat dan daerah Jambi,"katanya.(dip)
Dalam kunjungan kerja (Kunker) anggota DPD RI Dapil Jambi berbagai permasalahan di Kota Jambi diungkapkan oleh Pemerintah Kota Jambi. Pemkot Jambi berharap anggota DPD RI Dapil Jambi dapat menampung aspirasi mereka dan menyampaikannya ke Pemerintah pusat.